Kesalahan dalam proses pembayaran pajak juga menjadi tantangan bagi wajib pajak yang menggunakan Coretax. Berikut beberapa permasalahan umum yang terjadi:
Melalui coretax, masyarakat memiliki akun pribadi melalui Taxpayer Portal (TP Portal). Ini memungkinkan masyarakat mengakses information lebih aman dan rahasia menggunakan teknologi pemindaian biometrik wajah dan tanda tangan electronic.
Sri Mulyani pun menyampaikan alasan pelaksanaan Coretax tidak terlepas dari peningkatan jumlah wajib pajak dan dokumen yang harus diproses oleh sistem. Dengan Coretax, dia mengklaim akan meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan.
Hal ini tidak hanya mempercepat pemrosesan pajak, tetapi juga meningkatkan keakuratan details dan mengurangi potensi kesalahan manusia.
Menurut DJP, manfaat utama dari penggunaan satu nomor identitas perpajakan bagi satu entitas (pusat dan cabang-cabangnya) adalah lebih menyederhanakan administrasi perpajakan karena walaupun satu entitas usaha memiliki puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan cabang tetapi semuanya menjalankan administrasi perpajakan menggunakan satu nomor identitas yang sama.
Penghapusan dilakukan apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjek dan/objektif sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
merupakan aplikasi panduan interaktif yang dapat dipakai wajib pajak untuk mengenali fitur-fitur yang akan tersedia pada aplikasi coretax.
Jadi, jangan sampai Anda melewatkan informasi mengenai cara kerja Coretax DJP dan mengapa sistem ini dinilai akan lebih efektif.
Selain itu, terdapat masalah teknis terkait infrastruktur, seperti gangguan pada pengiriman token yang tidak sampai ke tujuan. Ini melibatkan keterhubungan dengan pihak seller dan penyedia jaringan telekomunikasi.
Selain itu, pemerintah melihat Coretax sebagai alat strategis untuk memperluas foundation pajak melalui pengelolaan info yang lebih baik, memungkinkan identifikasi potensi pajak yang selama ini belum tergarap.
Aspek lalu lintas kunjungan sebenarnya bukanlah hal baru bagi DJP. Tentu kita mengetahui bagaimana masyarakat berbondong-bondong mendatangi kantor pajak setiap akhir Maret untuk melaporkan SPT.
"Hands on training teaching khususnya untuk wajib pajak yang transaksinya besar karena ini yang akan sangat berimbas pada implementasi core tax yang kita dahulukan ada sekitar fifty two.964 wajib pajak," tegas Suryo.
Peraturan tersebut menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk membantu prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Ini semuanya sedang dilakukan, namun ini tidak hanya membangun IT sistem dan databases saja, namun juga mengubah organisasi dari DJP, perbaikan kualitas SDM, melakukan edukasi kepada wajib pajak, dan mengubah berbagai regulasi serta SOP atau dari sisi bisnis design untuk bisa menciptakan kemudahan tersebut, kami juga memperkecil website jumlah aplikasinya sehingga bisa menyederhanakan proses," ungkapnya.